• Dec 01, 2017
• S. Yono

Musrenbangdes 2017 Untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 Dan Perencanaan 2019 Sambutan 0leh Bapak Muktari selaku Kepala Desa dilanjutkan Pembukaan secara Resmi Musrenbangdes Desa Banyutowo Tahun 2017 Musrenbangdes atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik dalam hal ini yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, yang diselenggarakan oleh TPM yang diketuai oleh Sekretaris Desa Banyutowo (Drs. Suyono, S.I.P.). Musrenbangdes yang bermakna diharapkan akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa, dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat serta ketersediaan anggaran yang ada. Prakata Panitia oleh Drs. Suyono selaku Ketua TPM Musrenbangdes Tahun 2017 Kamis, 30 Nopember 2017 bertempat di aula Kantor Desa Banyutowo telah dilaksanakan Musrenbangdes Tahun 2017 untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dan Perencanaan Kegiatan Tahun 2019 yang dihadiri berbagai elemen dan unsur masyarakat baik dari wakil-wakil kelompok, Dusun, lembaga Desa, tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa,serta disaksikan pula perwakilan dari Kecamatan dan akhirnya dapat dilaksanakan dan mendapat respons yang cukup baik.      Kasi PMD Kec. Dukhseti (Ummi Nadliroh, S.T.) dan Kepala Puskesmas Dukuhseti (Santoso, MM) sedang menyampaikan gambaran pelaksanaan ADD dan DD Tahun 2018 Serah terima Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) secara simbolis Musrenbangdes ini adalah kelanjutan dari kegiatan Musrenbang di tingkat Dusun yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Desa, BPD Banyutowo dan LPMD Desa Banyutowo. Dalam kesempatan Musrenbangdes kali ini Kepala Desa Banyutowo, Bapak Muktari sekaligus melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Desa Banyutowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyutowo Tahun Anggaran 2017, sekaligus memaparkan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 yang menjadi amanat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) serta menjelaskan besaran pendapatan yang diterima dari berbagai sumber keuangan yang masuk melalui rekening Kas Desa sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan Desa. Tidak pernah lupa, dalam setiap kesempatan ketika berkumpul dengan warga baik dalam kegiatan di kantor desa maupun ditengah-tengah masyrakat. Sementara itu Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2018 yang menjadi dasar RKPDes Tahun 2018 serta Perencanaan Usulan Tahun 2019 dipaparkan dengan lugas oleh Kasi Pembangunan yang sekaligus sebagaiKetua TPK Desa Banyutowo, Drs. Kasturi. Apa yang Ketua TPK sampaikan adalah merupakan rekapitulasi hasil usulan masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Dusun yang telah dipilah-pilah sesuai dengan kewenangan, baik yang masuk menjadi Kewenangan Desa dan akan dibiayai dari APBDes (ADD/DD/BHP/Banprop/Bantuan Kabupaten) maupun yang akan dibawa kedalam Musrenbang Kecamatan/ Jaring Asmara karena usulan dimaksud masuk dalam Kewenangan Pemerintah di atasnya. Dalam kesempatan Forum Tanya Jawab yang dipimpin oleh Kepala Desa, peserta Musrenbangdes memberikan masukan dan arahan kepada Pemerintah Desa terkait kebijakan perencanaan yang harus pula menyediakan anggaran untuk Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan agar sesuai dengan arah Visi dan Misi Desa. Kegiatan Musrenbang inipun akhirnya dimanfaatkan oleh Pihak Kecamatan yang diwakili oleh Kasi PMD (Sdr. Ummi Nadliroh, ST.) untuk menjelaskan apa yang dimaksud Kewenangan Desa dan Kewenangan Pemerintah diatasnya, “silahkan seluruh usulan direkap dan dimasukkan dalam RKPdes sesuai dengan apa yang tercatat dalam RPJMDes, namun jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan apalagi tumpang tindih dana karena aturannya sudah jelas dan sudah kita fahami bersama”- ujar Kasi Pembangunan Kecamatan Dukuhseti. Selain itu pihak desa juga memberikan penjelasan bahwa tidak semua usulan yang disampaikan dan menjadi kewenangan desa dapat secara otomatis dibiayai oleh APBDes, semua usulan tersebut harus dicermati lagi karena dalam penganggaran dana bantuan ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, sebagai contoh adanya Dana Desa tidak bisa dipergunakan untuk honor, gaji maupun tunjangan lainnya, dan sarana prasarana peribadatan. Meski untuk ajuan sarana dan prasarana peribadatan seperti rehabilitasi Gereja, Masjid, Mushollah dan Pondok Pesantren banyak diajukan. Diharapkan dengan pemahaman yang baik antara Pemerintah Desa dan Masyarakatnya keterbukaan anggaran dapat difahami dengan utuh. Berikut hasil kesepakatan Pelaksanaan Musrenbangdes tahun 2017 yang telah dihasilkan :